Ini Sanksi Dan Larangan Bila Hukum Tua Dan Lurah Berkampanye
Minsel,Lensautara com-Enam belas (16) hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengumpulkan Hukum Tua dan Lurah se-Minsel.
Bawaslu Minsel mengundang Hukum Tua dan Lurah pada giat Rapat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Ballroom Sutan Raja Hotel Amurang, Senin (11/11/2024)
Hukum Tua dan Lurah diimbau untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yg akan di laksanakan pada bulan November nanti
Ketua Bawaslu Minsel Eva JG Keintjem, S.Pd MAP mengungkapkan giat hari ini sangat penting mengingat pelaksanaan pilkada semakin dekat.
“Masih ada dua minggu kedepan tahapan kegiatan kampanye, kita di Bawaslu memandang bahwa kegiatan mengumpul bapak ibu disini sebagai satu kegiatan yang sangat penting menjelang pilkada 27 November nanti,” ucap Keintjem saat membawakan sambutan.
Keintjem mengingatkan bahwa jangan sampai ada kasus Hukum Tua dan Lurah di Minsel tersandung kasus netralitas.
Ia pun menekankan bahwa dalam UU 10 Tahun 2016 sudah jelas diatur tentang larangan dan sanksi apabila Hukum Tua dan Lurah tidak netral.
“Pasal 71 ayat 1 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tegas Keintjem.
Hal itu kembali dipertegas dalam pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
Senada dengan itu, ditempat terpisah Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam beberapa kesempatan menyampaikan dan berharap agar kualitas kepala daerah di masa depan ditentukan sejak proses Pilkada berlangsung. Karena menurutnya jika proses Pilkadanya tidak baik maka kedepannya juga tidak akan baik.
“Pilkada ini akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas melalui proses yang dilakukan secara kompetitif jujur dan adil,” ucap Bagja dilansir dari mitratoday
Hadir sebagai narasumber, Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Daud Liando, M.Si, Akademisi Universitas Trisakti yang juga pegiat pemilu Dr. Radian Syam, SH MH, Kapolres Minsel AKBP Arianto Salkery, SH MH, dan Kajari Minsel La Ode Muhammad Nusrim, SH MH.
(Hard/Adv)
